Menggali Persatuan Lewat Kearifan Lokal

Repost

Semarang, 20 Juli 2013

Artikel dibuat untuk seleksi Indonesia Leadership Camp 2013

Disclaimer:

Artikel mungkin mengandung plagiarisme (ketidaksesuaian pengutipan sebagian/seluruh kata/paragraf) dan kesalahan penggunaan tanda baca/bahasa. Artikel dipublikasikan kembali tanpa melalui editing untuk menunjukkan tingkat perkembangan kemampuan penulis.

Oleh Rahmat Syarifulloh – Universitas Negeri Semarang

Sembilan kotak mendatar. Clue, “Bhinneka Tunggal Ika”. Sebuah pertanyaan yang harus dijawab sebelum melangkah kepertanyaan berikutnya. Istilah yang familiar tapi membutuhkan pemahaman mendalam untuk menjawabnya. Tampak sederhana tapi tak sesederhana membubuhkannya. Sebuah clue yang tak asing bagi sebagian besar orang. Clue yang menentukan arah untuk melangkah ke soal berikutnya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika.

Kesatuan, sebuah jawaban yang saya bubuhkan ke dalam sembilan kotak mendatar pada teka-teki silang tersebut. Sebuah jawaban yang terlintas seketika. Jawaban yang didasarkan pada pengamatan mendalam atas fenomena kebangsaan. Benarkah kesatuan? Tampaknya kata “kesatuan” hanya cukup mengisi delapan kotak dan tersisa satu kotak. Kotak yang misterius. Kotak yang membingungkan dan semakin membuat saya penasaran.

Sebenarnya apa jawaban dari sembilan kotak mendatar tersebut. Pertanyaan yang memiliki jawaban tapi tampak semu. Adakah jawaban selain kesatuan? Ataukah, pembuat soal kelebihan memberi jumlah kotak? Mungkin seharusnya delapan kotak bukan sembilan kotak. Maka sudah pasti, sembilan kotak mendatar hanya sebuah kesalahan pembuat soal. Atau mungkin memang ada jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu apa?

Saya masih tertegun dengan sembilan kotak mendatar pada teka-teki silang tersebut. Pertanyaan yang tampak mudah tapi membingungkan. Pertanyaan yang mungkin tak akan pernah bisa saya jawab dan hanya nenek moyang yang tahu. Sebuah jawaban yang mungkin hanya ada di lembaran-lembaran masa lampau. Jawaban yang tersimpan rapih dalam kotak kebangsaan. 

Ada sebuah kata yang menarik perhatian saya di sela-sela lembaran sejarah. Kata yang tampak tak asing tapi meragukan. Kata yang familiar tapi tampak tak bermakna. Persatuan, ya, persatuan adalah kata yang saya temukan di sela-sela lembar sejarah. Sebuah kata yang ditulis penuh keyakinan dengan tinta tebal. Persatuan kah jawaban dari sembilan kotak mendatar tersebut? Entahlah, jawaban dari sembilan kotak tersebut terasa semakin semu.

Setelah kata “persatuan” saya bubuhkan, saya terkejut. Seluruh kotak terisi penuh oleh kata “persatuan”. Tanpa kelebihan atau kekurangan jumlah kotak. Benarkah kata “persatuan” yang menjadi jawaban teka-teki tersebut? Saya ragu. Pasti ada yang salah dengan jawaban teka-teki tersebut. Pasti pembuat teka-teki salah memberi jumlah kotak. Pasti jawaban dari “Bhinneka Tunggal Ika” adalah kesatuan bukan persatuan. Pasti ada yang salah dengan teka-teki sembilan kotak mendatar tersebut. Pasti!

Bangsa Indonesia saat ini mirip seperti analogi di atas. Sebuah analogi yang menggambarkan seseorang yang bimbang dalam menentukan arti “Bhinneka Tunggal Ika”. Kebimbangan itupula yang dialami bangsa Indonesia. Bimbang menentukan apakah bangsa Indonesia berdiri diatas persatuan atau kesatuan. Kebimbangan itulah yang menunjukkan bahwa arti Bhinneka Tunggal Ika saat ini semakin tersamarkan.

Yang menjadi penyebab tersamarkannya arti Bhinneka Tunggal Ika tidak lain adanya fanatisme masyarakat pada golongan tertentu. Konflik komunal yang melibatkan beberapa kelompok menjadi salah satu bukti semakin tersamarkannya arti persatuan dalam ke bhinnekaan. Sebagai contoh, 27 Oktober 2012 yang lalu, bentrok antar warga terjadi di Lampung Selatan. Bentrok yang trerjadi antara Desa Agom, Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan. Bentrok yang melibatkan ratusan warga dari kedua belah pihak tersebut menyebabkan 14 orang meninggal. Para korban tersebut terdiri dari  4 korban dari Desa Agom dan 10 korban dari Desa Balinuraga. Selain korban meninggal, bentrok juga menyebabkan dibakarnya puluhan rumah warga.[1] 

Berdasarkan penuturan warga Desa Balinuraga, Wayan Rauh (44), menilai bentrokan yang terjadi diantara warga Desa Agom dan Desa Balinuraga dipicu oleh kesalahpahaman. Menurut cerita versi Wayan, sebelum peristiwa bentrok terjadi, sekitar 10 pemuda dengan mengendarai sepeda dari Desa Balinuraga melintas di jalanan desa. Dari arah berlawanan, kemudian tanpa disengaja, rombongan ini menyerempet pengendara motor yang dinaiki oleh dua perempuan. “Karena terjatuh akhirnya ditolong. Kalau menolong mau tidak mau dipegang,” kata Wayan, Kamis, 1 November 2012. Hal inilah yang menimbulkan persepsi keliru di mata warga lainnya. Wayan menilai bisa saja pihak lain memandang sentuhan itu sebagai pelecehan seksual.[2]

Bentrok antar kampung di Lampung sudah berlangsung lama dan kerap terjadi meskipun dipicu persoalan kecil. Sebelumnya, pada 22 Januari 2012, bentrok terjadi di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Bentrok dipicu persoalan sepele yakni adanya sekelompok pemuda yang ditegur oleh warga karena mengendarai sepeda motor ugal-ugalan di simpang Pasar Kotadalam. Tidak terima ditegur, para pemuda tersebut memukul warga yang menegur mereka. Korban yang dipukuli tersebut kemudian melapor ke keluarga dan tetangga hingga berlanjut dengan penyerangan. Pada bentrok tersebut, 60 rumah dibakar dan 23 rumah lainnya rusak berat.[3]

Kedua konflik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik-konflik sebelumnya. Konflik yang terus berulang-ulang dan semakin dalam akar persoalannya. Jika dilihat dari penyebabnya, konflik antar warga di Lampung –dalam batas-batas tertentu- dapar dikatakan bersifat klasik. Keduanya merupakan konflik bernuansa primordial, yang mengingatkan kita pada konflik yang terjadi di Sampit, Sambas, Kalbar, dan sejumlah daerah pascareformasi. Hal ini terlihat secara kasat mata, dimana pihak-pihak yang berkonflik memiliki keterikatan kuat dengan dua etnis yang berbeda, yakni etnis Lampung dan Bali. Meskipun begitu, ada sebagian kalangan yang melihat konflik yang terjadi di Lampung tidak terikat etnisitas. Beberapa kalangan menilai konflik yang terjadi di Lampung merupakan buntut dari kesenjangan ekonomi antara warga asli dan pendatang. Ada pula yang menafsirkan bahwa konflik terjadi akibat masih adanya kelompok-kelompok yang mengekslusifkan diri dan sulit bergaul dengan masyarakat pada umumnya.

Terlepas dari berbagai asumsi, konflik yang terjadi di Lampung merupakan gambaran bahwa fanatisme terhadap golongan masih melekat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan yang tercermin dalam “Bhinneka Tunggal Ika” masih menjadi barang mewah yang sulit dimiliki.

Transmigrasi, Akar Pokok Permasalahan Konflik Lampung

Lampung merupakan provinsi yang istimewa. Keistimewaan Lampung terlihat dari komposisi penduduknya yang terdiri dari berbagai suku baik suku Lampung asli maupun pendatang. Dari keseluruhan jumlah penduduk Lampung, sekitar 62% merupakan suku Jawa dan 38% merupakan suku asli dan suku bangsa lainnya. Itu sebabnya, Lampung sering disebut ‘tanah moyang’ kedua suku Jawa.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2002, Lampung berpenduduk 6.646.896 jiwa. Dari jumlah tersebut 4.113.731 (61,88%) jiwa  merupakan suku Jawa, 792.321 (11,92%) jiwa merupakan suku Lampung, 749.566 (11,27%) jiwa merupakan suku Sunda, 36.929 (3,55%) jiwa merupakan suku Semendo dan Palembang, dan 754.989 (11,35%) terdiri dari suku bangsa lain seperti Bengkulu, Batak, Bugis dan Minang.[4]

Komposisi yang tidak seimbang antara penduduk asli dan pendatang tersebut tidak terlepas dari sejarah Lampung pada zaman Hindia Belanda. Sekitar awal abad ke-20 (1905) program kolonisasi (politik etis) mulai diberlakukan di Jawa. Dan Lampung menjadi salah satu tujuan program kolonisasi tersebut. Program kolonisasi tersebut berlanjut hingga zaman kemerdekaan. Kali ini istilahnya diganti dengan nama transmigrasi. 

Dominasi kaum pendatang tidak hanya terlihat dari jumlah penduduk yang mendiami Lampung. Kaum pendatang juga mendominasi secara ekonomi. Menurut peneliti Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (PSDR) LIPI, Prof. Dr. Yekti Maunati MA, yang dimuat di laman lampost.co, mengatakan konflik yang terjadi di Lampung bukan saja karena dominasi jumlah kaum pendatang, tetapi juga disebabkan adanya kesenjangan ekonomi.[5] Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan antara penduduk asli dan pendatang.

Selain itu, dominasi kaum pendatang juga terlihat dari banyaknya tempat atau desa yang menggunakan nama khas daerah di Jawa. Misalnya, Desa Sendang Agung, Desa Sendang Mukti, Desa Kalirejo, Desa Payung Rejo, Desa Payung Dadi, Desa Purbalingga. Dan sebagian besar kecamatan di Lampung memiliki nama khas daerah Jawa.

Faktor lain yang menjadi pendorong timbulnya kecemburuan sosial adalah masih banyaknya kelompok-kelompok yang mengekslusifkan diri. Kelompok-kelompok tersebut sulit untuk berbaur dengan lingkungan dan lebih mementingkan kelompok atau kebersamaan di dalam kelompoknya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa kecamatan yang hampir sebagian besar memiliki kelompok kampung yang dihuni warga pendatang atau yang dihuni warga asli Lampung.

Dominasi jumlah penduduk, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, dan banyaknya nama tempat yang khas Jawa serta masih adanya kelompok-kelompok yang sulit berbaur menjadi faktor yang menimbulkan kecemburuan bagi penduduk asli Lampung. Faktor-faktor itu pula yang selama ini menjadi pemicu kerusuhan di Lampung. Permasalahan kecil dapat menjadi besar jika dikaitkan dengan faktor-faktor tersebut.

Menggali Persatuan Lewat Kearifan Lokal

Kerusuhan antar etnis yang terjadi di Lampung Selatan merupakan kejadian yang selalu berulang di berbagai tempat di Lampung. Kerusahan antar etnis Jawa versus Lampung atau Lampung versus Bali merupakan konflik yang selalu terjadi yang dipicu persoalan spele. Sengketa lahan parkit, percekcokan antar pemuda, atau sengketa tanah dapat menimbulkan kerusahan yang luas jika dikaitkan dengan etnis.

Berulangnya konflik dalam waktu singkat menunjukkan bahwa akar persoalan belum diatasi hingga tuntas. Ketika bentrok terjadi, penyelesaian yang dilakukan hanya menyentuh permukaan, bukan pada akar masalahnya. Upaya dialog diantara pihak yang bertikai terkesan seremonial. Solusi yang diajukan pun tidak ditindaklanjuti. Wajar jika konflik terjadi kembali. Siklus itulah yang terjadi dalam penanganan konflik di Lampung.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan minimnya ruang terobosan untuk menyepakati konsep inisiatif perdamaian di tingkat lokal menjadi rangkaian kendala yang menyebabkan penanganan konflik sosial berjalan lamban. Kecenderungan seperti ini dapat menyebabkan semakin menguatnya sentimentil kesukuan antar etnis di Lampung. Masih kuatnya sentimentil kesukuan dikhawatirkan memicu terjadinya konflik susulan. Untuk itu, penanganan konflik Lampung perlu menyentuh akar permasalahan dan memerlukan peran serta seluruh elemen masyarakat.

Secara kultural, sebenarnya masyarakat Lampung, masyarakat Bali, dan masyarakat Jawa memiliki kearifan lokal yang dapat difungsikan untuk menciptakan kerukunan dan mencegah konflik, tetapi dalam berbagai kasus konflik terlihat bahwa kearifan lokal itu seolah sirna. Sebagai gambaran, masyarakt Lampung memiliki kearifan lokal berupa Piil Pesenggiri, masyarakat Bali memiliki ajaran Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi dan masyarakat Jawa memiliki kearifan lokal yang disebut Aja Nggugu Karepe Dhewe. Kesemuanya merupakan kearifan lokal atau ajaran yang mengajarkan bagaimana membina kehidupan yang selaras baik sesama manusia, sang pencipta maupun lingkungan alam.

Piil Pesenggiri (piil), kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Lampung. Piil Pesenggiri jika diartikan perkata terdiri dari “piil” yang berarti perilaku atau sikap dan “pesenggiri” berarti bermoral, tahu diri, serta tahu hak dan kewajiban. Jadi, Piil Pesenggiri merupakan pedoman masyarakat adat Lampung dalam berperilaku, bersikap dan bergaul dengan masyarakat lain tanpa mengesampingkan nilai-nilai dan tatanan moral dalam berinteraksi sosial dan beraktivitas setiap harinya. Dalam hal ini masyarakat adat Lampung berkewajiban menjaga dan mempertahankan nilai-nilai positif, menjaga nama baik dan mengendalikan perilaku untuk selalu berbuat baik. Piil Pesenggiri sendiri terdiri dari Juluk Adek (gelar adat), Nemui Nyimah (menjaga hubungan kekeluargaan), Negah Nyappur (suka bergaul), dan Sakai Sambaiyan (tolong menolong). Masyarakat Lampung dikatak Piil Pesenggiri jika memenuhi keempat unsur tersebut.[6]

Masyarakat Bali memiliki kearifan lokal berupa ajaran Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi. Tri Hita Karana merupakan ajaran yang menekankan dalam mewujudkan keharmonisan antara umat manusia dengan Hyang Widi Wasa, keharmonisan sesama manusia, dan keharmonisan hubungan antara umat manusia dengan lingkungan alam. Sedangkan, Tat Twam Asi yang berarti aku dan aku dalah engkau memiliki makna mendasar yakni bagaimana menyayangi diri sendiri demikian juga menyayangi orang lain bahkan lingkungan sekalipun. Kedua ajaran tersebut merupakan konsep yang sangat esensial bagi masyarakat Bali mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis dalam suasana multikultural. Keduanya bersumber dari Kitab Suci Weda yang wajib diketahui, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.[7]

Sedangkan, masyarakat Jawa mengenal istilah Aja Nggugu Karepe Dhewe. Jika diterjemahkan berarti jangan berbuat sekehendak sendiri. Kearifan lokal ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus mengendalikan diri untuk tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Pada intinya, kearifan budaya Jawa ini sama seperti kearifan lokal masyarakat Lampung dan Bali, mengutamakan terciptanya keharmonisan hubungan sosial dan keharmonisan hubungan dengan lingkungan dengan berperilaku adil dan tidak semaunya sendiri.

Selain menggali persatuan lewat kearifan lokal, persatuan juga perlu digali dengan pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan tersebut berupa interaksi dan komunikasi secara intensif. Hal ini perlu untuk membangun kedekatan hubungan sosial dan politik di antara kelompok-kelompok sosial di Lampung. Interaksi dan komunikasi inilah yang nantinya menjadi perekat dalam membangun identitas kolektif dan integritas secara emosional. Perekat ini bukan hanya sebatas simbolik, tetapi secara kultural harus dibangun spirit multikulturalisme yang mempu membangun integritas Lampung.

Selain itu, diperlukan pula campur tangan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang. Pemerintah daerah harus melakukan intervensi kebijakan terhadap penduduk yang secara ekonomis mengalami ketertinggalan. Hal ini penting mengingat yang menjadi salah satu faktor timbulnya konflik di Lampung karena adanya kesenjangan sosial-ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. 

Dalam perspektif ini, konsep integritas yang dibangung yaitu bahwa Lampung bukan hanya milik suku asli Lampung, melainkan juga menjadi tempat bermukim dan berkarya bagi suku lain. Oleh karena itu, dalam pemahaman tersebut harus ada pengakuan terhadap keberagaman, tetapi tidak diinterpretasikan secara tunggal.

Sembilan Kotak Mendatar adalah Persatuan Bukan Kesatuan

Setelah saya membuka lembar demi lembar sejarah. Akhirnya saya tahu jawaban dari sembilan kotak mendatar pada teka-teki silang di atas. Secara realita memang sepantasnya jawaban dari sembilan kotak tersebut adalah kesatuan. Tapi, pada dasarnya bangsa ini dibangun di atas persatuan. Jadi, terjawab sudah pertanyaan yang membingungkan tersebut. Persatuan, ya, persatuan adalah jawaban dari sembilan kotak mendatar.

 

Daftar Pustaka

[1] Korban Tewas Di Lampung Selatan Jadi 14 Orang. http://regional.kompas.com/read/2012/10/30/15124247/Korban.Tewas.di.Lampung.Selatan.Jadi.14.Orang. Diakses pada tanggal 18 Juli 2012.

[2] Pemicu Bentrok Lampung Versi Penduduk. http://www.tempo.co/read/news/2012/11/01/058439069. Diakses tanggal 18 Juli 2012.

[3] Buntut Bentrok Di Lampung 60 Rumah Dibakar. http://news.okezone.com/read/2012/01/24/340/562509/buntut-bentrok-di-lampung-60-rumah-dibakar. Diakses pada tanggal 18 Juli 2012.

[4] Ulun Lampung, Miskin. http://ulunlampung.blogspot.com/2007/01/ulun-lampung-miskin.html. Diakses pada tanggal 18 Juli 2012.

[5] Peneliti, Konflik Lampung Terjadi Karena Kecemburuan Penduduk Lokal. http://lampost.co/berita/peneliti-konflik-lampung-terjadi-karena-kecemburuan-penduduk-lokal. Diakses pada tanggal 18 Juli 2012.

[6] Piil Pesenggiri, Lambang Kehormatan Masyarakat Lampung. http://www.sylvia.web.id/2012/10/piil-pesenggiri-lambang-kehormatan-masyarakat-lampung.html#more-609. Diakses pada tanggal 18 Juli 2012.

[7] Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi. http://pandejuliana.wordpress.com/2012/01/20/tri-hita-karana-dan-tat-twam-asi/. Diakses pada tanggal 18 Juli 2012.